Aceh Singkil — Suara kritis masyarakat terhadap keberadaan perusahaan besar kembali menggema dari wilayah Aceh Singkil. Kali ini, sorotan tajam tertuju kepada PT Socfindo, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah lama beroperasi di daerah tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat dari berbagai elemen—mulai tokoh adat, pemuda, hingga mahasiswa—melancarkan kritik keras terhadap perusahaan yang dinilai lebih banyak mengambil daripada memberi.
Salah satu tokoh masyarakat Aceh Singkil, Jalaluddin, menyampaikan komentarnya secara lantang dalam wawancara dengan media pada Jumat (26/9/2025). Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap PT Socfindo yang dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat meskipun telah menikmati hasil bumi Aceh Singkil selama puluhan tahun.
“Mereka datang dengan bendera investasi, tapi yang terjadi hanyalah eksploitasi. Mereka kaya dari tanah kami, tapi kami tetap miskin. Kami hanya penonton di atas tanah sendiri,” kata Jalaluddin dengan nada geram.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti janji-janji perusahaan yang tidak ditepati, khususnya dalam ranah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility). Menurutnya, janji pembangunan infrastruktur dasar hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya berakhir di atas kertas. Berbagai fasilitas umum masih dibiarkan dalam kondisi memprihatinkan, sementara akses masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan di perkebunan masih sangat terbatas.
“Setiap tahun kita dengar soal CSR. Tapi kenyataannya? Sekolah rusak tetap rusak, jalan desa penuh lubang, pemuda tak diberi kesempatan kerja. CSR mereka seperti hantu—sering disebut, tapi tidak pernah terlihat,” ujarnya.
Kritik terhadap PT Socfindo semakin menguat ketika perusahaan mendadak menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk sembako dan kebutuhan pokok pasca-unjuk rasa warga yang menuntut keadilan. Jalaluddin menganggap itu bukan bentuk kepedulian, melainkan respons reaktif terhadap tekanan publik dan media.
“Begitu didemo, langsung mereka sibuk bagi-bagi bantuan. Ini bukan kepedulian tulus, ini akrobat politik. Kalau mereka benar-benar peduli, tak perlu rakyat marah dulu,” tandasnya.
Selain soal kesejahteraan, Jalaluddin juga menyinggung dampak buruk lingkungan akibat aktivitas perusahaan. Ia menyebut kerusakan ekosistem sungai, pembukaan lahan skala besar, serta konflik agraria yang tak kunjung selesai sebagai bukti lemahnya pengawasan serta buruknya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat.
“Kami orang kampung hidup dari sungai dan hutan. Tapi sekarang sungai keruh, hutan habis. Mereka hanya tahu menanam sawit, tapi tak pernah menanam hubungan baik,” ucapnya.
Jalaluddin menilai persoalan ini tak bisa dibiarkan terus berlarut. Ia mendesak pemerintah daerah, DPRK Aceh Singkil, bahkan kementerian terkait untuk segera turun tangan. Ia menyerukan dilakukannya audit independen terhadap seluruh kegiatan perusahaan serta membuka ruang mediasi terbuka yang melibatkan masyarakat secara langsung.
“Kalau pemerintah terus diam, ini bukan cuma soal perusahaan lagi, tapi soal pengkhianatan terhadap rakyat. Jangan biarkan daerah ini hanya jadi ladang sawit, tapi tak ada sawit untuk rakyatnya,” ujarnya menutup.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Socfindo belum memberikan pernyataan resmi. Namun desakan masyarakat yang kian menggema menjadi pertanda bahwa harapan pada perubahan nyata belum surut. Warga menunggu bukti, bukan sekadar janji. (Padank)
