Prof. Sutan Nasomal Desak Presiden Prabowo Tindak Tegas Mafia Sembako: “Babat Habis, Dimusnahkan!”

SUBULUSSALAM

- Redaksi

Selasa, 16 September 2025 - 19:49 WIB

5039 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, pakar hukum pidana internasional sekaligus ekonom, menuntut Presiden RI Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto mengambil langkah tegas menumpas mafia pangan yang ia sebut telah membuat rakyat menjerit. Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional dan internasional pada 13 September 2025, Sutan mengibaratkan keberadaan para pelaku kartel sembako sebagai penyakit lama yang terus kambuh.

“Mafia ekonomi ini penyakit lama yang terus kambuh. Obatnya harus operasi pamungkas: babat habis, dimusnahkan!” ujarnya lantang.

Ia menyoroti disparitas harga kebutuhan pokok di kawasan Asia Tenggara. Di Malaysia, harga minyak goreng hanya sekitar Rp9.000 per kilogram, sedangkan di Indonesia menembus Rp17.500 per kilogram. Gula pasir di Malaysia seharga Rp10.500 per kilogram, sementara di Indonesia mencapai Rp18.000 bahkan lebih di beberapa pasar lokal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Indonesia ini negeri kaya raya, tapi harga sembako kita dua kali lipat lebih mahal dari negara tetangga. Apakah ini tanda kita belum merdeka dalam swasembada pangan?” tanya Sutan.

Menurutnya, kebangkrutan sejumlah pabrik gula dan lemahnya industri minyak goreng bukan hanya soal inefisiensi. Ia menuding adanya campur tangan mafia yang menimbun barang, mengatur pasokan, serta bermain mata dengan oknum elit dan aparat hukum.

“Puluhan ribu hektar hutan beralih jadi kebun sawit, tapi harga minyak goreng tetap selangit. Itu bukti kuat mafia sawit masih berkuasa. Sudah 15 tahun harga minyak goreng tidak pernah benar-benar turun,” katanya.

Sutan menekankan bahwa pengawasan langsung dari Presiden menjadi kunci untuk memutus rantai permainan mafia pangan. Ia mendorong agar pabrik gula dan pabrik minyak goreng ditempatkan di bawah kendali langsung kepala negara.

“Rakyat butuh harga sembako yang wajar. Jangan ada lagi tikus-tikus yang menghisap darah rakyat lewat permainan harga,” tutupnya dengan nada keras.

@ntoni tinendung

Berita Terkait

BNN Sita 200 Kg Ganja, Tiga Tersangka Jaringan Aceh–Medan Terancam Hukuman Berat
Judi Online Menggerogoti Generasi Bangsa, Ketum AKPERSI Desak Presiden Prabowo Bertindak Tegas
Ketua PW GPA DKI Jakarta Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI H. M. Soeharto
PW GPA DKI Jakarta Ikut Serta Dalam Jambore Nasional Di Sibolangit, Sumatera Utara
BRI KC Jakarta Tanjung Duren Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda, Tanamkan Semangat Nasionalisme pada Insan Brilian
Prof Dr Sutan Nasomal Sarankan Presiden Prabowo Agar Dirikan Pabrik Aspal berbahan Plastik Limbah Karet Efektif Berdaya Guna!!!
DPP LIPPI Dukung Badan Gizi Nasional Lanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Lawan Para Pemfitnah Kepala BGN dan Jajaran Soal Tuduhan Jual Beli Titik Dapur

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 00:43 WIB

Status Lahan Belum Jelas, Rabusin Nilai Perkara Perlu Ditinjau Kembali Secara Hukum

Kamis, 12 Maret 2026 - 23:31 WIB

Polres Gayo Lues, Brimob dan Purnawirawan Polri Gelar Buka Puasa Bersama, Perkuat Silaturahmi di Bulan Ramadan

Kamis, 12 Maret 2026 - 22:48 WIB

Kapolres dan Bupati Gayo Lues Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Seulawah 2026

Sabtu, 24 Januari 2026 - 22:23 WIB

AKBP Hyrowo Wujudkan Sinergi Polri dan Masyarakat Bangun Infrastruktur Pascabencana di Putri Betung

Sabtu, 13 Desember 2025 - 21:43 WIB

Peduli Korban Banjir, Polres Gayo Lues Hadirkan Bantuan Sembako dan WiFi Starlink Gratis di Desa Remukut

Senin, 1 Desember 2025 - 16:14 WIB

Polres Gayo Lues Sediakan WiFi Untuk Masyarakat Yang Ingin Menghubungi Keluarga di Luar Gayo Lues

Senin, 1 Desember 2025 - 15:52 WIB

Polres Gayo Lues Evakuasi Warga Desa Palok Terdampak Banjir Bandang

Senin, 1 Desember 2025 - 15:22 WIB

Terendam Banjir, Polres Gayo Lues Bersama TNI, BPBD dan Stakeholder Terkait Lakukan Koordinasi

Berita Terbaru