Jakarta, 29 September 2025 – Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mengembalikan kartu identitas (ID) liputan Istana milik Diana Valencia, jurnalis CNN Indonesia, setelah sebelumnya mencabut akses tersebut secara sepihak. Keputusan pengembalian ini dilakukan menyusul kritik luas dari kalangan jurnalis, organisasi pers, serta dorongan publik atas dugaan pembatasan kebebasan pers di lingkungan Istana.
Sebelumnya, pencabutan ID dilakukan sesaat setelah Diana mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait evaluasi program Makan Bergizi Gratis dan insiden keracunan makanan di sejumlah wilayah. Momen tersebut terjadi pada kegiatan resmi Kepala Negara di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9), dan terekam dalam sejumlah siaran langsung televisi nasional.
Pihak CNN Indonesia menyatakan keberatan atas pencabutan yang dilakukan tanpa penjelasan resmi. Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menyebut tindakan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip kerja jurnalistik. Ia menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan merupakan bentuk kontrol publik dalam bingkai tugas jurnalistik dan kepentingan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah mendapat desakan dari berbagai pihak, BPMI secara resmi mengembalikan ID liputan kepada Diana pada Senin (29/9) dalam pertemuan yang berlangsung di Istana. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyampaikan permohonan maaf kepada CNN Indonesia serta memastikan insiden ini akan menjadi evaluasi internal lembaga. Yusuf menegaskan bahwa ke depan, mekanisme pencabutan dan penerbitan ID liputan akan dilakukan dengan lebih transparan dan berpedomankan pada prinsip profesionalisme.
Pernyataan BPMI disambut sebagai langkah awal yang perlu diikuti dengan pembenahan prosedur. Organisasi-organisasi profesi jurnalis seperti Dewan Pers, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyampaikan keprihatinan atas insiden ini. Ketiganya menilai pencabutan akses peliputan tanpa alasan sah sebagai preseden buruk terhadap kebebasan pers dan semangat demokrasi. Dewan Pers menekankan bahwa kerja jurnalis tidak boleh dibatasi hanya karena substansi atau waktu pertanyaan yang dianggap tidak sesuai narasi agenda resmi negara.
Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, menilai langkah BPMI mengembalikan ID layak diapresiasi, namun tetap perlu menjadi refleksi menyeluruh agar tidak terjadi kembali. IJTI mendorong dibukanya ruang komunikasi yang lebih sehat antara pemerintah dan media. Sikap senada disampaikan CEO Promedia, Agus Sulistriyono, yang mengingatkan bahwa reaksi berlebihan terhadap pertanyaan wartawan dapat memberi kesan negatif terhadap komitmen Presiden dalam menjaga keterbukaan informasi.
Diana Valencia sendiri belum mengeluarkan pernyataan pribadi terkait peristiwa ini. Pihak CNN Indonesia memilih mengedepankan respons institusional dan menegaskan akan terus mendukung jurnalisnya bekerja profesional serta menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa rasa takut atau tekanan.
Peristiwa ini menjadi ujian awal bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan komitmen terhadap kebebasan pers seperti yang dijamin dalam konstitusi. Meskipun ID telah dikembalikan, tekanan publik tetap mengarah pada perlunya jalur komunikasi yang lebih akuntabel dan tertata antara pemerintah dan media.
Langkah permintaan maaf dan pengembalian ID merupakan sinyal positif, namun tidak cukup untuk meredakan kekhawatiran tentang potensi pembungkaman. Evaluasi siklus kerja pers di lingkungan Istana dinilai penting, tidak hanya demi wartawan, tetapi juga demi menjaga marwah demokrasi Indonesia yang sehat dan terbuka.
Redaksi : Syahbudin Padank
