Subulussalam – Menjelang proses lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, perhatian masyarakat mulai tertuju kepada salah satu nama yang tak asing di lingkaran birokrasi: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Bukan karena catatan prestasinya, melainkan karena responsnya terhadap pertanyaan publik yang dianggap tak mencerminkan semangat keterbukaan.
Kisah bermula ketika wartawan Strateginews.id mengajukan 13 pertanyaan pada Senin (7/10/2025). Pertanyaan itu meliputi data defisit anggaran, kejelasan utang daerah, dan sistem pelaporan keuangan. Namun, Kepala BPKAD menolak memberikan keterangan secara langsung dan meminta agar semua pertanyaan dikirim dalam format tertulis.
Langkah tersebut memunculkan reaksi dari berbagai kalangan. Wakil Kepala Perwakilan Strateginews.id Wilayah Aceh, Iswandi Dedy, menyayangkan sikap tersebut dan menyebut bahwa wartawan hanya menjalankan fungsi kontrol sebagaimana diamanahkan undang-undang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan sekadar sesi wawancara,” ujar Iswandi. “Ini adalah bagian dari pengujian integritas pejabat publik — apakah berani tampil jujur di hadapan masyarakat, atau memilih bersembunyi di balik prosedur administratif.”
Menurutnya, media tidak sedang mencari sensasi. Sebaliknya, mereka menjalankan tugas untuk memastikan bahwa pejabat publik benar-benar terbuka dalam tata kelola keuangan negara. Penolakan terhadap keterbukaan informasi, menurut Iswandi, merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab moral seorang abdi negara.
“Jika seorang pejabat keberatan menjelaskan informasi dasar seperti anggaran dan utang daerah, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan kepatutan dan kelayakan pejabat tersebut,” tambahnya.
Sikap Kepala BPKAD tersebut dianggap memperlemah kepercayaan publik. Informasi yang ditanyakan oleh media bukan termasuk data rahasia negara, melainkan hal-hal administratif dan fiskal yang justru wajib disampaikan secara transparan untuk menjaga akuntabilitas instansi pemerintahan.
Seorang akademisi kebijakan publik lokal, yang enggan disebutkan namanya, menilai bahwa dinamika ini seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi tim seleksi JPTP. Menurutnya, calon pejabat tinggi harus menghadirkan kemampuan komunikasi yang kuat dan memiliki keberanian menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat.
“Tes kepemimpinan hari ini tidak hanya mengandalkan ijazah atau pengalaman, tapi juga sikap tanggap terhadap kontrol publik. Jika belum mampu menghadapi pertanyaan kritis, bagaimana akan menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks?” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa budaya birokrasi yang lebih fokus pada menjaga penampilan ketimbang membangun kepercayaan akan menjadi penghambat reformasi. Di era keterbukaan saat ini, masyarakat menilai figur pejabat dari cara mereka merespons masukan dan kritik — bukan sekadar dari jabatan yang diemban.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa keterbukaan bukan hanya formalitas. Kejujuran, kemampuan menjawab kritik, serta kesediaan untuk diaudit publik merupakan indikator utama pemimpin yang dicari masyarakat.
“Transparansi adalah pondasi dari kepercayaan,” pungkas Iswandi. “Tanpa kejujuran, jabatan hanyalah gelar kosong yang tak berarti bagi rakyat.”
Laporan: Anton Tinendung
