Subulussalam – Kejaksaan Negeri Subulussalam menunjukkan ketegasan sekaligus ketulusannya dalam mengawal pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah. Salah satu fokus pengawalan tersebut adalah pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Subulussalam yang menjadi bagian dari program prioritas nasional.
Dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Subulussalam, Delfiandi, SH, MH, pihak kejaksaan bersama Pemerintah Kota turun langsung meninjau calon lokasi pembangunan pada Selasa (26/8/2025). Ada tiga titik lahan yang menjadi perhatian utama, mulai dari aspek fisik, administrasi, hingga kepastian status hukum. Langkah ini diambil untuk memastikan proyek tidak terhambat oleh sengketa lahan yang kerap menjadi persoalan klasik pembangunan.
“Kami hadir tidak hanya sebagai pengawal hukum, tetapi juga memastikan agar setiap proses pembangunan strategis nasional berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Perintah Jaksa Agung bidang Intelijen jelas: kejaksaan harus berada di garda depan dalam mengamankan program prioritas Presiden RI,” tegas Delfiandi di sela kunjungan lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kunjungan itu turut melibatkan sejumlah pejabat pemerintah daerah, antara lain Kabag Pembangunan Setdako Subulussalam, Dinas Pertanahan, serta Bagian Aset Pemko Subulussalam. Kehadiran lintas sektor ini memperlihatkan komitmen kolektif memastikan kejelasan status tanah serta kesesuaian administrasi pembangunan sebelum tahap fisik dimulai.
Selain pembangunan dapur MBG, Pemerintah Kota Subulussalam juga memperlihatkan beberapa calon lokasi pembangunan sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan (LP) yang termasuk dalam rencana PSN. Seluruhnya dipastikan berada dalam pengawasan ketat aspek hukum agar tidak muncul hambatan di tengah jalan. Kehadiran kejaksaan di setiap tahap dirancang sebagai upaya pencegahan sejak dini, bukan sekadar tindakan represif ketika masalah terjadi.
Keterbukaan langkah pengawasan ini juga terlihat dari pelibatan awak media dalam kunjungan ke lapangan. Kejari Subulussalam menilai pengamanan proyek strategis bukan hanya perkara hukum semata, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana program nasional dijalankan di daerahnya, serta sejauh mana transparansi dijaga.
Dengan pengawalan langsung dari kejaksaan, pemerintah daerah optimistis pembangunan proyek strategis nasional di Kota Subulussalam dapat berjalan lancar, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Pembangunan dapur MBG dan fasilitas lainnya diharapkan tidak sekadar memenuhi target infrastruktur, tetapi juga menjadi fondasi peningkatan kualitas hidup warga.(Anton Tin() **
