Jakarta – Di bawah langit yang kian meredup oleh polusi retorika, kita berdiri di atas tanah yang menyimpan api, namun jemari kita menggigil kedinginan.
Indonesia, sebuah entitas yang secara geologis adalah altar kekayaan, secara geopolitik justru tampak seperti bidak yang sengaja diletakkan dalam posisi skakmat permanen oleh tangan-tangan tak terlihat yang menggerakkan papan catur global, ujar Fahd A Rafiq pada Kamis, (12/3/2025).
Kesenjangan antara potensi dan realita bukanlah sebuah kecelakaan sejarah, melainkan sebuah desain arsitektural yang presisi. Kita tidak sedang menghadapi kebodohan kolektif, melainkan sebuah “pembodohan sistemik” yang dijalankan dengan kecanggihan algoritma kekuasaan, di mana kemiskinan rakyat menjadi bahan bakar bagi mesin-mesin oligarki yang rakus, cetus sosok yang dikenal sebagai pengusaha muda ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mari kita membedah jantung persoalan, energi. Secara eksistensial, energi adalah napas bagi industri, dan industri adalah tulang punggung kedaulatan. Namun, di republik ini, sumber daya alam seperti minyak, gas, dan batu bara tidak lagi berfungsi sebagai darah yang menghidupkan tubuh bangsa, melainkan komoditas yang disandera oleh logika pasar internasional yang predatoris, ulas putra dari musisi legendaris A Rafiq tersebut.
Hukum dasar termodinamika politik kita telah diselewengkan, kekayaan alam yang seharusnya menjadi hak ulayat bangsa sesuai amanat konstitusi, justru diserahkan ke tangan swasta dengan kontrak yang memposisikan negara hanya sebagai pembeli di rumahnya sendiri. Kita membayar harga Internasional untuk barang yang digali dari halaman belakang kita, sebuah ironi filosofis yang melukai akal kita, terang mantan Ketua Umum DPP KNPI ini.
Bayangkan jika swasta hanya diposisikan sebagai kontraktor murni dengan margin keuntungan yang terkendali. Secara matematis, biaya pokok penyediaan listrik bisa merosot hingga 30%, memberikan ruang napas bagi daya beli rakyat yang selama ini tercekik oleh inflasi energi yang artifisial, papar pria yang pernah menjabat Ketua Umum PP AMPG tersebut.
Namun, labirin birokrasi dan kepentingan parlemen telah menciptakan sistem yang pabaliut sebuah kekacauan yang dipelihara karena memberikan rente bagi mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan. Estafet kepemimpinan dari masa ke masa bukannya memutus rantai ini, malah memperkuat simpulnya demi kenyamanan segelintir elit dan mitra asing mereka, kritik mantan Ketua Umum GEMA MKGR ini.
Kini, kita memasuki era “propaganda hijau,” sebuah narasi tunggal yang menyerbu selama dua dekade terakhir. Dengan jargon penyelamatan bumi yang manis, dunia Barat dan Tiongkok mendesak kita untuk segera memensiunkan PLTU batu bara, seolah-olah transisi energi adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan eskatologis, tambah suami dari Ranny, Anggota DPR RI Komisi IX tersebut.
Di balik kemilau panel surya dan kincir angin, tersembunyi strategi geopolitik yang brutal untuk mematikan manufaktur domestik kita. Mereka tahu bahwa industri berat membutuhkan stabilitas energi 24 jam non-stop, sesuatu yang tidak bisa diberikan secara konsisten oleh sumber energi terbarukan yang bersifat intermiten tanpa biaya penyimpanan yang sangat mahal, tutur Ketua Umum DPP Bapera ini.
Dengan memaksa Indonesia beralih ke teknologi yang rantai pasoknya mereka kuasai, mereka sebenarnya sedang melakukan kick away the ladder menendang tangga pertumbuhan kita agar kita tidak pernah bisa sejajar dengan negara-negara maju. Kita dipaksa menjadi pasar permanen bagi teknologi mereka, sebuah bentuk perbudakan modern berselubung etika lingkungan, tegas Fahd.
Ini adalah jebakan industrialisasi yang sangat rapi. Ketika biaya energi kita melambung tinggi karena mengikuti standar harga mereka, produk-produk manufaktur Indonesia kehilangan daya saingnya di pasar global. Kita menjadi raksasa yang lumpuh, memiliki otot namun tidak memiliki energi untuk menggerakkannya, tukas figur yang juga dikenal sebagai artis dan seniman ini.
Pola pengkerdilan ini bersifat fraktal, ia berulang dalam skala yang berbeda-beda. Lihatlah bagaimana kelapa sawit kita dikriminalisasi dengan narasi deforestasi, sementara nikel kita diganjal di meja hijau WTO. Setiap kali Indonesia mencoba berdaulat atas asetnya, dunia internasional serentak meneriakkan “dosa” ekologis, beber Fahd.
Mari kita tengok kedaulatan pangan kita yang ironis, khususnya pada komoditas gula. Kita mengimpor jutaan ton gula rafinasi setiap tahun, sementara pohon-pohon kelapa dan aren di pelosok negeri menyimpan potensi pemanis alami yang jauh lebih sehat dan mandiri. Kita telah didikte untuk percaya bahwa kristal putih adalah standar kemajuan, padahal itu hanyalah alat kontrol ekonomi, ungkapnya.
Secara kontemplatif, kita sedang mengalami “dislokasi kedaulatan.” Putra-putri bangsa yang memiliki kecerdasan untuk mengelola aset sendiri seringkali dibungkam oleh regulasi yang pro asing atau oleh tekanan LSM yang didanai oleh kepentingan luar. Kita diajari untuk takut mengelola milik sendiri, seolah-olah kemandirian adalah sebuah kejahatan internasional, timbang Fahd.
Psikologi massa kita telah dibentuk untuk menjadi inferior. Kita merasa bangga menggunakan teknologi impor meski itu mencekik ekonomi kita, dan kita merasa malu menggunakan sumber daya tradisional meski itu menyelamatkan kedaulatan kita. Ini adalah perang soft power yang sangat berhasil dalam mengkolonisasi alam bawah sadar kita, jelasnya.
Negara-negara besar tidak ingin Indonesia menjadi pemain mereka ingin kita tetap menjadi penonton dan pembeli. Dengan menciptakan ketergantungan pada standar harga dan teknologi mereka, mereka memastikan bahwa akumulasi kekayaan tidak pernah benar-benar terjadi di dalam negeri kita, melainkan mengalir kembali ke pusat-pusat kekuatan global, tandasnya.
Maka, pertanyaan “Mengapa kita terus begini?” menemukan jawabannya pada keberanian untuk memutus sirkuit ketergantungan ini. Kita harus berani melihat bahwa transisi energi bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah kedaulatan nasional yang tidak boleh ditukar dengan janji-janji utang miliaran dolar yang berujung pada jeratan baru, imbuh Fahd.
Kita memerlukan dialektika baru dalam kebijakan publik, di mana kepentingan rakyat menjadi variabel utama, bukan sekadar pelengkap dalam laporan tahunan perusahaan energi. Listrik murah bukan hanya tentang angka di atas kertas, tapi tentang keberlangsungan hidup UMKM dan kesejahteraan dapur setiap keluarga, sebutnya.
Solusi ke depan menuntut ketajaman analisa yang kritis, kita harus memanfaatkan kekayaan fosil kita sebagai jembatan yang kokoh menuju kemandirian, bukan meninggalkannya secara terburu-buru demi validasi moral dari negara-negara yang sejarahnya sendiri dibangun di atas polusi karbon yang masif, tekannya.
Kita harus mulai mengintegrasikan kearifan lokal, seperti penggunaan gula aren dan kelapa, ke dalam skala industri nasional. Ini bukan langkah mundur ke masa lalu, melainkan langkah strategis menuju masa depan yang tidak bisa didekte oleh fluktuasi harga komoditas global yang seringkali dimanipulasi, pesannya.
Melawan narasi dominan membutuhkan lebih dari sekadar emosi, ia membutuhkan narasi tandingan yang berbasis pada fakta lapangan dan keberanian intelektual. Kita harus berhenti menjadi murid yang patuh pada guru-guru asing yang sebenarnya adalah pesaing bisnis yang ingin kita tetap kerdil, kata Fahd.
Secara filosofis, kedaulatan berarti kemampuan untuk berkata “tidak” pada skenario yang merugikan diri sendiri, meski skenario itu dibungkus dengan pita warna-warni bernama bantuan internasional atau investasi hijau. Kehormatan sebuah bangsa terletak pada kemampuannya mengelola rumah tangganya dengan caranya sendiri, terawangnya.
Jika kita terus menuruti irama musik yang dimainkan oleh pihak luar, kita hanya akan menari menuju tepi jurang kehancuran ekonomi. Sudah saatnya kita menggubah simfoni kita sendiri, yang nadanya berasal dari gemuruh mesin industri kita dan iramanya ditentukan oleh kemakmuran rakyat kita, ajaknya.
Kehancuran Indonesia tidak boleh dibiarkan menjadi sebuah nubuat yang menjadi kenyataan hanya karena kita terlalu takut untuk melawan arus. Setiap barrel minyak dan setiap ton batu bara adalah hak waris anak cucu kita yang tidak boleh digadaikan demi kepentingan jangka pendek para pemburu rente, ingatnya.
Kita berdiri di persimpangan jalan sejarah. Apakah kita akan terus menjadi negara yang “sengaja dibuat gagal” oleh desain global, atau kita akan bangkit sebagai entitas yang menyadari bahwa kekuatan sejati ada pada kedaulatan energi dan pangan yang dikelola secara mandiri dan berintegritas, tanya Fahd retoris.
Alam bawah sadar kolektif kita harus dibangunkan dari mimpi panjang tentang kemajuan yang semu. Kemajuan sejati bukan tentang seberapa banyak teknologi asing yang kita miliki, melainkan seberapa besar kendali yang kita punya atas nasib ekonomi kita sendiri, tegasnya lagi.
Mari kita tulis ulang narasi ini dengan tinta keberanian. Indonesia bukan untuk dijual, dan kekayaan alamnya bukan untuk dibagikan sebagai upeti bagi kekuatan global. Kita memiliki kapasitas, kita memiliki sumber daya, dan kini kita hanya butuh satu hal yaitu nyali untuk menjadi berdaulat sepenuhnya, serunya.
Pada akhirnya, sejarah hanya akan mencatat mereka yang berani mempertahankan martabat bangsanya di tengah kepungan kepentingan global. Jangan biarkan Indonesia tetap menjadi “negara kecil” di tengah kekayaan yang melimpah, karena sejatinya kita adalah raksasa yang hanya perlu membuka mata untuk melihat rantai-rantai yang selama ini membelenggu, pungkasnya.
Eksistensi kita sebagai bangsa yang besar ditentukan oleh langkah kita hari ini. Apakah kita akan memilih untuk tetap menjadi hamba teknologi impor, atau menjadi tuan di tanah sendiri dengan mengelola energi dan pangan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pilihan itu ada di tangan kita, sekarang, tutup Fahd A Rafiq, dosen yang mengajar di negeri jiran Malaysia ini.
Penulis: A.S.W
